Pendahuluan
Fenomena ekonomi yang menarik setelah surutnya peran koperasi di tengah masyarakat Indonesia adalah menjamurnya lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis swadana rakyat. Dalam perkembangannya, lembaga yang turut melayani masyarakat di dalam mendapatkan bantuan modal kerja adalah lembaga Baitul Maal wa Tamwil. Kesempatan ini tentu saja memperluas kesempatan investasi bagi Baitul Maal wa Tamwin (BMT) guna melakukan pembiayaan, aktivitas ini dalam perbankan populer disebut financing atau lending.
Regulasi yang terus dibenahi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Departemen Agama dan kalangan perbankan semakin menyempurnakan sistem yang terus dibangun. Kepedulian ini sekaligus menenggarai bahwa lembaga keuangan mikro ini akan terus berkembang di tengah masyarakat. Kenyataan menunjukkan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sepeninggal kejayaan Koperasi merupakan lembaga keuangan yang dianggap paling dekat dengan masyarakat. Tentu, perkembangan ini semakin menarik untuk dilakukan penelitian guna mengidentifikasi determinan dan aksioma yang menyebabkan lembaga keuangan mikro Islam ini dapat diterapkan masyarakat secara massif.
Makalah ini akan mengungkap sejumlah masalah mendasar yang terlihat belum begitu terungkap dan tersentuh oleh sejumlah ekonom Muslim, yang selama ini lebih menaruh respect terhadap permasalahan Bank Islam. Yaitu tentang permasalahan kinerja investasi dan pola pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) akan dikemukakan kemudian. Alhasil, semoga makalah ini dapat memberikan pemikiran yang semakin menyegarkan jagad wacana ekonomi Islam.
Pengertian Investasi dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Selama ini dalam mengembangkan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (economically active poor) sebagaimana terungkap di pendahuluan, Pemerintah dan masyarakat telah melakukan beberapa kreasi dengan menggagas alternatif mediasi keuangan[1]:
1. Banking of the poor
Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance[2], dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.
2. Banking with the poor
Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tergolong dalam katagori lembaga ini.
3. Banking for the poor
Bentuk ini mendasarkan diri atas credit led institution dimana sumber dari financial support terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dan lain-lain.
Sebagai lembaga keuangan mikro[3], Baitul Maal merupakan lembaga identik dengan usaha-usaha bidang sosial ekonomi yang beroperasi dalam penggalangan dana, seperti: zakat, infaq, sedekah dan lainnya. Sedangkan Baitul Tanwil, merupakan misi financing kepada masyarakat dengan beragam model pembiayaan: pertama, akad jual beli. Kedua, akad bagi hasil dan ketiga, akad jasa[4].
Pembiayaan sendiri dalam koridor UU No. 7 Tahun 1992 dipahami sebagai penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil[5]. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perkoperasian sendiri No. 9 Tahun 1995, disebutkan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan[6].
Namun keunikan yang patut dipahami dalam konsep BMT ini adalah aplikasi syari’at Islam itu sendiri. Bahwa bunga, dalam hal ini merupakan imbalan yang tumbuh di atas kredit yang diberikan sangat dilarang[7]. Badaruddin Al Ayni dalam Umdatul Qari menyatakan: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari`at Islam, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”[8]. Sedangkan secara praksis setidaknya terdapat beberapa praktek-praktek kotor bermotif ekonomis selain bunga untuk dihindari, yaitu[9]:
1. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan sebagian informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, baik pihak BMT maupun pihak debitur sebagai mitra BMT.
2. Gharar, yaitu upaya manipulasi terhadap kontrak yang disepakati maupun pada obyek usaha yang terikat kontrak.
3. Maysir, adalah tindakan spekulatif dengan tingkat resiko sangat tinggi dan cenderung gambling demi meraup return optimal.
4. Profiteering[10], yaitu tindakan mengambil keuntungan sepihak yang sangat tinggi di tengah kelangkaan komoditi.
5. Penimbunan, yaitu tindakan spekulan yang menyimpan komoditi dagangannya seperti; minyak, beras ataupun pupuk dalam jumlah yang besar dan akan menjualnya ketika harga sudah melambung tinggi akibat kelangkaan di pasar.
Konsep, Prinsip dan Fungsi Baitul Maal wa Tamwil
Merefleksikan berbagai hal yang dikemukakan di muka, jelas bahwa BMT memerankan posisi yang penting. Era otonomi daerah merupakan momentum BMT guna menrealisasikan beberapa persoalan laten negara [11] seperti:
1. Mendukung pemerataan pertumbuhan.
2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa.
3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil.
4. Mengurangi capital outflow dari desa-kota maupun daerah-pusat.
5. Meningkatkan kemandirian daerah.
Sebagaimana umumnya lembaga keuangan Islami lainnya, BMT merupakan lembaga mediasi keuangan yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya[12]. BMT dalam upayanya merealisasikan konsep tersebut maka dikembangkalah sejumlah usaha bisnis yang dikembangkan secara swadaya dan professional. Pemerintah sendiri dalam Microcredit Summit mensyaratkan 4 prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah[13]:
1. Reaching the poorest
2. Reaching and empowering women
3. Building financially sustainable institution
4. Measurable impact
Pendampingan; Sinergi BMT dan Mitra Usaha
Sebagai lembaga keuangan mikro, kredebilitas BMT sangat tergantung dalam menggulirkan dana yang telah terkumpul. Artinya semakin liquid proses pembiayaan maka semakin baik pula kinerja BMT tersebut. Kerja lain yang cenderung menguras ‘energi’ BMT adalah upaya pendampingan masyarakat yang memanfaatkan BMT sebagai sumber pendanaan. Pendampingan ini penting sekali, mengingat dengan adanya proses pendampingan mitra usaha tersebut dapat mengeliminir kerugian usaha yang ada dengan adanya tim ahli BMT.
Secara empiris mitra usaha akan merasa lebih terarah dan terlindungi apabila usaha yang dijalankan memiliki rujukan atas kesulitan yang dialami. Di lain sisi BMT dapat mensurvei secara langsung kelayakan usaha mitra usaha tersebut terhadap pembiayaan yang telah disalurkan[14]. Pendampingan ini juga terbukti efektif menjalin keakraban, sehingga pada perkembangan selanjutnya dapat mengeliminasi miss communication yang mungkin terjadi kemudian.
Produk Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwin (BMT)
Sebagaimana umumnya lembaga keuangan, pembiayaan BMT dapat dipetakan menjadi dua wilayah utama; pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.[15] Pembiayaan produktif inipun dapat diklasifikasikan ke dalam dua katagori, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
Wilayah pembiayaan kedua adalah pembiayaan konsumtif, pembiayaan ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dalam hal ini membuka peluang bagi masyarakat guna mengajukan pendanaan untuk biaya pengobatan keluarga, pembayaran biaya sekolah anak dan lain sebagainya hingga peralatan pertanian seperti pupuk yang mereka butuhkan.
Dalam ranah pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan
BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Dan secara umum pembiayaan BMT tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat katagori umum[16], yaitu:
1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (bay’u).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah).
4. Pembiayaan filantropi (qardhul hasan dan zakat, infaq serta shadaqah).
Model Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli (Bay’u)
Dalam model pembiayaan ini terdapat pilihan akad (kontrak) yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sebagai mitra BMT. Akad-akad tersebut adalah:
1. Pembiayaan murabahah, yaitu berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalian talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Mekanismenya pihak BMT menjadi mediasi penjamin pembelian suatu produk nasabah kepada pihak ketiga yang menjadi supplier produk tersebut. Keuntungan BMT diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah, dalam hal ini biasanya nasabah memberikan urbun sebagai tanda jadi akad. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan Bai’u Bithaman ‘ajil, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuantungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Laba BMT diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah.
3. Pembiayaan Istishna, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka, dicicil maupun secara tangguh bayar. Pengembalian tersebut ditambahkan dengan margin keuntungan berupa selisih harga beli dengan harga jual BMT kepada nasabah. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000.
4. Pembiayaan Salam, yaitu pembiayan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang atau jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang atau jasa tersebut terbentuk. Akad ini identik dengan model pembelian pesanan (order) dari nasabah melalui bank, yang membedakannya dengan akad murbahah adalah bahwa akad ini tidak melibatkan pihak ketiga dalam mekanisme kinerjanya. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 05/DSN/MUI/IV/2000.
Model Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)
Model pembiayaan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT ini menciptakan pos-pos pemasukan dana sebagai bentuk penghasilan usahanya. Pendapatan BMT tersebut berupa: pendapatan bagi hasil, mark-up (margin keuntungan), imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan produk dan biaya administrasi. Dalam model pembiayaan ini terdapat sejumlah pilihan akad yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sebagai mitra BMT. Akad-akad tersebut adalah[17]:
1. Pembiayaan Mudharabah, adalah suatu pembiayaan yang seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Laba bersih yang di dapat kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), seiring dengan pengembalian seluruh dana modal dari mudharib kepada shahibul maal modal tersebut. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan Musyarakah, adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Laba bersih yang di dapat kemudian dibagi sesuai kesepakatan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Ciri khas dari pembiayaan ini adalah bahwa modal kerja yang diberikan berasal lebih dari satu pemodal dan dapat berbentuk uang, keterampilan maupun bahan baku produksi. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 08/DSN/MUI/IV/2000.
Model Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa (Ijarah)
Sewa menyewa yang difungsikan sebagai pembiayaan adalah suatu penyerahan manfaat suatu barang oleh pihak BMT kepada pihak nasabah dengan kesepakatan sewa tertentu. Pada perkembangannya model pembiayaan ini kemudian dikelompokkan ke dalam dua jenis akad usaha[18], yaitu:
1. Pembiayaan Ijarah, yaitu pembiayaaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, yaitu akad sewa menyewa barang antara BMT (mu’ajir) dengan penyewa (musta’jir) dengan kesepakatan perpindahan hak milik barang yang disewa tersebut kepada penyewa di akhir masa sewa. Mengenai ketentuan umumnya pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002.
Model Pembiayaan dengan Prinsip Filantropi (Tabarru’)
Pada hakekatnya, penyaluran dana kepada masyarakat melalui model pembiayaan filantropi ini dibagi kedalam dua katagori akad[19]. Ranah akad yang pertama pembiayaan dengan orientasi laba (akad tijarah), dalam hal ini masuk ke dalam katagori pembiayaan bagi hasil sebagaimana dikemukakan di atas. Mengenai ketentuan umum tentang pembiayaan ini mengacu pada Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.
Sedangkan ranah pembiayaan yang ke dua adalah berupa filantropi atau pembiayaan sosial dalam bentuk pinjaman modal sebagai dana abadi bergulir. Dana ini oleh masyarakat pengguna akan dikembalikan sejumlah awal modal diberikan pada waktu jatuh tempo pengembalian guna terus digulirkan pada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Tidak ada kewajiban nasabah untuk menambahkan nominal pinjaman, namun apabila sang peminjam kemudian secara sukarela memberikan tambahan nominal sebagai ungkapan rasa terima kasihnya atas pinjaman tersebut maka hal ini dibenarkan oleh syara’. Akad tersebut dinamakan qardhul hasan[20] yang biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pendanaan konsumtif seperti:
1. Membiayai pengobatan anggota BMT yang mengalami sakit, persalinan ataupun kecelakaan, sementara anggota tersebut tidak memiliki cadangan tabungan yang cukup untuk itu.
2. Membiayai putra-putri anggota BMT yang tidak mampu di dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.
3. Membiayai pembelian kebutuhan primer lainnya.
Sumber pendanaan pembiayaan qardhul hasan ini diproyeksikan oleh pihak BMT dari pendapatan zakat, infaq dan shadaqah serta hibah halal lainnya dari berbagai pihak, dan ini merupakan wujud fungsi baitul maal BMT. Sumber pendanaan ini merupakan dana abadi yang tidak boleh berkurang, namun sebaliknya wajib dikembangkan guna menolong masyarakat dhua’fa terhadap BMT terhadap sosial pendidikan masyarakat sekitar.Sementara itu katagori filantropi yang ke dua adalah implementasi fungsi zakat, infaq dan shadaqah yang berwujud santunan tali asih BMT kepada masyarakat (utamanya anggota BMT). Filantropi ini benar-benar diperuntukan pada sarana dakwah sosial ekonomi religius yang tidak menuntut masyarakat pengguna untuk mengembalikan filantropi yang diberikan[21]. Dalam hal ini filantropi tersebut dapat berupa:
1. Santunan duka, yaitu pemberian dana kepada anggota BMT yang salah seorang anggota keluargannya mengalami kematian. Santunan ini diberikan dalam bentuk pembelian kain pembungkus jenazah dan perangkat lainnya.
2. Santunan kepada asnaf zakat.
3. Santunan kepada Taman Pendidikan Al-Qur’an, dalam hal ini diberikan dalam bentuk kitab-kitab yang dibutuhkan, alat tulis hingga sebagai sponsorship penyelenggaraan acara peringatan hari besar agama.
4. Beasiswa kepada putra-putri anggota BMT yang mengalami kesulitan ekonomi namun memiliki potensi dalam bidang pendidikan baik pada sekolahan maupun pesantren.
Unit Usaha Invetasi dalam BMT
Terdapat tiga wilayah pengembangan usaha BMT yang secara umum diterapkan di Indonesia. Pertama, sektor perdagangan yang meliputi produk dan jasa kepada masyarakat yang didominasi oleh petani dan nelayan. Kedua, sektor simpan pinjam yang mencakup pemberian pinjaman kepada masyarakat di dalam kebutuhan hidupnya sekaligus menjadi media trust fund bagi masyarakat yang ingin menabungkan uangnya pada BMT. Ketiga, sektor jasa yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagaimana fungsinya dalam mencerdaskan dan sekaligus mensejahterakan masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pelayanan penerimaan zakat dari para masyarakat yang bersetatus sebagai muzaki.
Dengan sistem musyarakah dan identik dengan sistem koperasi maka BMT ini tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dan mengembangkan diri. Dari tiga sektor investasi tersebut maka mewujudlah beberapa unit usaha, seperti:
1. Devisi Jual-Beli (Store)
Dalam hal ini berupa suatu ruang usaha yang melayani pembelian kebutuhan primer petani sehari-hari. Toko BMT ini berisi produk busana, peralatan tulis, buku, pupuk, sembako, pulsa dan semen serta sejumlah produk klontong lainnya. Bahkan dalam skala lanjutnya dengan aplikasi akad murabahah BMT mampu melayani penjualan sepeda motor kepada masyarakat, biasanya memberikan sejumlah fasilitas diskon kepada anggota BMT.
Dari sisi lain, BMT juga bertindak sebagai pihak yang membeli hasil bumi dari masyarakat yang kemudian di jual ke pabrik-pabrik (industri).
2. Devisi Simpan-Pinjam Keuangan (Lending)
Pihak BMT berusaha menyalurkan pendanaan dengan tabungan dan investasi masyarakat, namun juga upaya penyaluran dana yang terakumulasi pada sektor-sektor riil masyarakat. Devisi pembiayaan ini selain menyalurkan sewa murni juga menerapkan sistem mudharabah dan musyarakah dengan konsep kemitraan.
3. Devisi Jasa Sewa ( Rent Service)
Devisi Jasa berperan dengan mengembangkan berbagai bentuk akad sewa, sasarannya jelas dengan memberikan jaminan pembayaran murabahah, perantara pembayaran tagihan PLN dan Telkom, penyewaan peralatan pesta, rental mobil dan tenda pesta serta lainnya yang disesuaikan dengan masyarakat setempat.
4. Devisi Kemitraan (Partnership)
Devisi ini merupakan tulang punggung BMT di dalam menyalurkan dana yang telah terserap kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari kalangan anggota maupun bukan. Berbagai pembiayaan dengan pola kemitraan yang dilakukan dengan menawarkan modal kerja kepada masyarakat untuk mengelolanya dengan bagi hasil yang disepakati, baik dalam kondisi usaha mengalami keuntungan maupun merugi.
5. Devisi Filantropi (Care Social Responsibility).
Unit usaha ini sengaja diperuntukan sebagai implementasi fungsi sosial ekonomi religius. Kaum dhuafa dan para mustahiq di wilayah kerja BMT akan menjadi obyek penyaluran dana sosial murni tersebut. Sedangkan biaya operasional petugas Devisi Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah BMT diperoleh dari nishab amil. Devisi ini merupakan lembaga care social responsibility dalam bentuk berbagai filantropi. Devisi ini pula yang proaktif berkerja sama dengan pihak Pemerintah dan lembaga sosial lainnya di dalam melayani masyarakat.
|
Pool of Fund |
Skema Pola Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil
|
Devisi Filantropi |
|
Devisi Partnership |
|
Devisi Rent Service |
|
Devisi Store |
|
Devisi Lending |
Gambar 1. Plot Pola Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil
Faktor Penghambat Pembiayaan dan Investasi pada BMT
Sebagai usaha bersama (musyarakah) yang berbasis kerakyatan, BMT mengalami berbagai kesulitan di dalam mengapresiasikan misi dan visinya selama ini. Keterbatasan ini dapat dilihat dari dua perspektif, internal maupun eksternal. Sebenarnya berdasarkan sejumlah riset guna mengembangkan dan memajukan BMT setidaknya ada sepuluh hal pokok yang harus diperhatikan[22]. Faktor-faktor inilah kemudian yang sekaligus apabila tidak dipersiapkan akan berpotensi menyebabkan BMT ditinggalkan masyarakat.
Pokok-pokok pemantapan internal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dan profesionalisme.
Di masa depan, ketika sistem muamalah Islam telah dominan dan meluas ke berbagai daerah dan isu halal-haram tidak bisa diandalkan lagi. Pendekatan yang lebih menekankan aspek emosional harus dikurangi. Bank-bank syari’ah harus mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan service exellence kepada customer. Dalam hal ini berupa perbaikan kinerja dalam pendampingan dan mencari pasaran yang potensial bagi hasil bumi yang dibeli dari masyarakat.
2. Inovasi Produk
Perkembangan BMT di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini amat mengagumkan. Produk-produk yang dikembangkan di pasar semakin bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di dalam kompetisi ini BMT selayaknya cermat di dalam membentuk produk-produk yang diminati animo masyarakat tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam.
3. Sumber Daya Insani
Kualitas sumber daya insani merupakan tulang punggung dalam suatu organisasi dan sangat berpengaruh pada keberhasilan organisasi. Untuk bisa menggerakkan bisnis islami dengan sukses, diperlukan SDI yang yang menguasai ilmu bisnis dan ilmu-ilmu syari’at Islam secara matang. Selama ini SDI penggerak bisnis islami berasal dari pendidikan umum yang diberi training singkat mengenai bisnis islami. Seringkali training seperti ini kurang memadai, karena yang perlu diupgrade bukan hanya knowlegde semata, tetapi juga paradigma syari’ah, visi dan missi, serta kepribadian syari’ah.
4. Perluasan Jaringan Kerja
BMT selayaknya memperluas jaringan kerja agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, sehingga alasan darurat bagi daerah yang belum ada bank syari’ahnya bisa dikurangi. BMT dalam memperluas pembukaan work outlate, harus inovatif dalam membuat terobosan-terosan baru agar jaringannya menjangkau masyarakat luas sampai ke daerah-daerah. Office channeling merupakan sebuah langkah baru untuk mempercepat pertumbuhan aset BMT pada pengajian-pengajian rutin mingguan.
5. Peraturan yang mendukung
BMT merupakan sub-sistem dari sistem perbankan Islami nasional, sehingga keberadaan dan kegiatan BMT tersebut perlu diatur secara tegas dan jelas dalam hukum positif atau perundang-undangan nasional yang berlaku, sebaiknya dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang tersebut tidak saja akan mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga akan membuat suasana regulasi lebih kondusif.
Semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang produk BMT dalam lingkungan sistem perbankan syari’ah, harus diterjemahkan ke dalam peraturan Bank Indonesia. Sehingga kemampuan BMT semakin kompetitif dan dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan. Peraturan yang ada selama ini hanya menempatkan BMT tidak lebih sebagai Koperasi.
6. Syari’ah Compliance
Praktek operasional perbankan syari’ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari’at Islam. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung Dewan Syari’ah tidak menjamin praktek operasinya benar-benar syari’ah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syari’ah, maka Dewan Pengawas Syari’ah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari’ah tidak berfungsi melakukan pengawasan aspek syari’ahnya.
Selain itu, para praktisi BMT wajib mengikuti pengajian atau training ekonomi syariah secara berkelanjutan. Kini diasumsikan lebih dari 80 % praktisi BMT belum memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah ekonomi[23]. Para petinggi bank-bank syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para kru atau karyawan bank syariah. Memang ada satu atau dua bank yang peduli kepada aspek kepatuhan kepada syariah, namun secara umum, hal ini tidak menjadi perhatian para praktisi bank syariah.
7. Edukasi yang kontiniu.
Fakta membuktikan bahwa market share perbankan syariah masih jauh dari harapan, karena itu perlu gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang perbankan syariah, bukan hanya mengandalkan kepatuhan (loyal) pada ajaran Islam.
Masyarakat yang loyal syariah terbatas paling sekitar 10-15 %[24]. Masyarakat harus dididik, bahwa menabung di BMT bukan saja karena berlabel Islam. Tetapi lebih dari itu, sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia, tentunya juga secara individu menguntungkan. Umunya masyarakat belum mengerti kaitan bunga bank dengan APBN, kenaikan harga BBM, listril, telephon. Masyarakat juga belum mengerti betapa mengerikannya pengaruh negatif bunga bank saat ini terhadap kebangkrutan ekonomi Indonesia. Ratusan juta rakyat Indonesia menderita dalam kemiskinan dan penderitaan yang memilukan akibat sistem bunga yang masih berlaku di bank-bank konvensional. Ratusan trilun dalam beberaopa tahun terakhir disumbangkan secara salah kaprah untuk bank-bank konvensional agar mereka dapat bertahan dalam bentuk BLBI, bunganya dan SBI.
Karena informasi keilmuan yang terbatas, masyarakat masih banyak yang menyamakan bank syariah dan bank konvensional secara mikro dan sempit. Tegasnya, Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat mengerikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan negara-negara bangsa.
Jika masyarakat masih menganggap sama bank syariah dengan bank konvensional, itu berarti, masyarakat belum faham tentang ilmu moneter syariah, dan ekonomi makro syariah tentang interest, dampaknya terhadap inflasi, produsti, unemployment, juga belum faham tentang prinsip, filosofi, konsep dan operasional bank syari’ah. Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang floating (mengambang) hanya menciptakan custumer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Maka kita perlu menggunakan pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual.
Pendekatan rasional adalah meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan rasional juga bermakna ; menggunakan akal sehat dan cerdas dalam memilih keputusan ekonomi.
Pendekatan moral-etis adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Dengan penjelasan itu, maka secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpanggil untuk meninggalkan sistem riba.
Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagaaman karena sistem dan label syariah yang melekat pada bank syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah, meskipun mereka kurang faham tentang keunggulan bank syariah secara teori dan praktis. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar sharenya terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset bank-bank syariah.
Sasaran edukasi sangat luas meliputi seluruh komponen masyarakat, seperti ulama, pemerintah, akademisi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat secara luas. Upaya ini membutuhkan kerja keras dari para pejuang ekonomi syariah, baik ahli ekonomi Islam maupun praktisi BMT.
8 .Sinergi
Sinergi sesama bank syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan untuk mengembangkan dan mempromosikan BMT secara signifikan serta tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
9. Bagi hasil yang kompetitif.
BMT harus berjuang keras untuk memberikan bagi hasil yang kompetitif dengan memperhatikan efisiensi dan manajemen resiko yang cermat. Jika tingkat bagi hasil jauh dibawah bunga bank, maka sebagian kecil nasabah rasional-materialis akan kembali menarik dananya dari BMT. Namun bagi nasabah yang rasional-moralis, tingkat bunga tidak berpengaruh baginya untuk pindah ke bank konvensional. Apalagi nasabah spiritual, betapapun tingginya tingkat bunga, mereka tetap loyal menempatkan dananya di BMT.
10. Reorientasi ke Sektor Riil
Perhatian BMT kepada pengembangan sektor riel harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, orientasi pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riel usaha.. Kepincangan dua aspek ini akan menimbulkan bahaya dan malapetaka masyarakat dan hal ini merupakan kegagalan dan kehancuran ekonomi Islam.
Pengembangan sektor riil usaha kerakyatan harus menjadi perhatian yang serius bagi BMT. Pembiayaan melalui produk murabahah, sesungguhnya tidak signifikan mengembangkan sektor riil karena bentuknya dominan konsumtif dan selayaknya dibatasi.
Penutup
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan Islami yang timbul atas kreasi swadana dari masyarakat muslim. Dalam pengembangan pola pembiayaannya, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) mengaplikasikan sejumlah akad. Akad-akad ini berupa: sosial masyarakat, jual-beli, sewa, bagi-hasil dan pinjam-meminjam.
Dari akad-akad di atas, maka idealnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) membentuk setidaknya beberapa devisi pengembangan usahanya, hal ini merupakan fungsi investasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Devisi-devisi usaha pembiayaan dan investasi tersebut dapat berupa:
1. Devisi Jual-Beli (Store)
2. Devisi Simpan-Pinjam Keuangan (Lending)
3. Devisi Jasa Sewa ( Rent Service)
4. Devisi Kemitraan (Partnership)
5. Devisi Filantropi (Care Social Responsibility).
Payung hukum, sumber daya insani, kesadaran masyarakat muslim dan manajemen masih merupakan momok bagi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di dalam mengembangkan usahanya. Kerjasama dengan pemerintah, ulama, lembaga terkait serta masyarakat mutlak dilakukan dalam mengantisiasi permasalah-permasalahan ini. Dalam hal ini terutama adalah aspek hukum yang masih belum memihak lembaga keuangan mikro Islami ini, Pemerintah masih menempatkannya sebagai Koperasi yang kini keberadaannya sudah tidak diperhitungkan lagi. Wallahu ‘alam bimurodihi.
Sugeng Riyadi, SE
REFERENSI
1. Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga. 2004. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
2. Aflatun Mukhtar et al. Anatomi Fiqh Zakat. 2005. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Badaruddin Al Ayni. Umdatul Qari. Constantinople. 1310 H. Mathba’a al Amira. Vol V
4. Latifa Algaoud & Mervyn Lewis. Perbankan Syari’ah; Prinsip, Praktek dan Prospek. 2003. PT. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
5. Liaquan Ali Khan Niazl. Islamic Law of Contract. 2001. Dyal Sing Trust Library. Lahore.
6. M. Abdul Mannan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. 1997. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
7. Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah. 2002. UII Press. Yogyakarta.
8. Muhammad Ridwan. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). 2004. UII Press. Yogyakarta.
9. Partanto & Al-Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya.Penerbit Arkola
10. Rimsky K Judisseno. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. 2005. PT. Gramendia. Jakarta.
11. Sutan Remi Sjahdeini. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. 2005. PT. Kreatama. Jakarta.
12. Syed Nawab Haider Naqvi. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. 2003. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
13. Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. 2005. Kencana Pranada Media. Jakarta.
14. Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah. 2005. PT. Grasindo. Jakarta.
15. www.jurnalekonomirakyat.com
16. www.masyarakatekonomisyariah.com
17. www.mr-edu.net
18. www.agustianto.wordpress.com
19. Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah. 2003. Alva Bet. Jakarta.
[1] www.jurnalekonomirakyat.com
[2] Rimsky K Judisseno. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. 2005. PT. Gramendia. Jakarta. Hal 80
[3] Partanto & Al-Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya.Penerbit Arkola. hal 272
[4] Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah. 2002. UII Press. Yogyakarta. Hal 29
[5] Muhammad Ridwan. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). 2004. UII Press. Yogyakarta. Hal 163
[6] Ibid. Hal 164
[7] Latifa Algaoud & Mervyn Lewis. Perbankan Syari’ah; Prinsip, Praktek dan Prospek. 2003. PT. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta. Hal 264
[8] Badaruddin Al Ayni. Umdatul Qari. Constantinople. 1310 H. Mathba’a al Amira. Vol V hal 436
[9] Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga. 2004. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 27
[10] Latifa Algaoud & Mervyn Lewis. Ibid. Hal 264
[11] Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah. 2005. PT. Grasindo. Jakarta. H 4
[12] Muhammad Ridwan. Ibid. Hal 128
[13] www.mr-edu.net
[14] Makhalul Ilmi. Ibid. Hal 73
[15] Muhammad Ridwan. Ibid. Hal 166
[16] Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. 2005. Kencana Pranada Media. Jakarta. Hal 106
[17] Liaquan Ali Khan Niazl. Islamic Law of Contract. 2001. Dyal Sing Trust Library. Lahore. P315
[18] Sutan Remi Sjahdeini. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. 2005. PT. Kreatama. Jakarta. Hal 70
[19] Aflatun Mukhtar et al. Anatomi Fiqh Zakat. 2005. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 3
[20] M. Abdul Mannan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. 1997. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta. Hal220
[21] Syed Nawab Haider Naqvi. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. 2003. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 227
[22] www.Agustianto.wordpress.com
[23] Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah. 2003. Alva Bet. Jakarta. Hal 11
