Tak Berkategori

Koruptor Jambi; Hukuman Apa Gerangan yang Layak?


Anda kenal Syamawi Darahim, mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi? Pria yang berhasil bebas dari jerat hukum kasus korupsi dana proyek water boom itu ternyata tidak benar-benar bebas.

Di tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung (MA) memvonis Syamawi empat tahun penjara. Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Hidayat Hasyim, kemarin (20/4) mengatakan, putusan hakim agung tersebut diterima pada 8 April 2009 lalu.

Selain penjara, Syamawi juga diminta membayar denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar 5,8 miliar, sesuai nilai proyek yang dikorupsi. Namun, uang pengganti itu dibayar bersama-sama dengan para terpidana lainnya. Selain Syamawi, para terdakwa dalam kasus itu adalah Sudiro Lesmana (rekanan, direktur utama PT Karyarestu Perwitasari), Aken Purba (pimpinan pelaksana kegiatan proyek water boom), Togaripanto SP (mantan kepala Perbendaharaan Setda Provinsi Jambi), Rahman (mantan kepala Kasda Provinsi Jambi), dan Ade Shanto (direktur PT Binalaksana Anekasara).

Kasasi diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Suhadi dan Rudolf Simanjuntak setelah mereka dikalahkan di PN Jambi pada 22 Maret 2007. Kini MA menyatakan bahwa putusan itu batal dan Syamawi Darahim terbukti bersalah melakukan korupsi.

Hidayat menjelaskan, Syamawi diberi waktu sebulan untuk membayar uang pengganti. “Jika dalam tempo satu bulan Syamawi tidak dapat membayar, harta bendanya akan disita ataupun dilelang,” katanya. Bila ternyata dari hartanya itu tak cukup untuk membayar, hukuman bagi Syamawi ditambah dua tahun lagi. Hidayat mengatakan bahwa PN Jambi telah memberitahukan putusan MA itu kepada Syamawi dan kejaksaan.

“Kita sudah beritahukan sejak 15 April lalu,” ungkapnya.
Kuasa hukum Syamawi, Amin Ibrahim, mengatakan masih mempelajari salinan putusan kasasi terhadap kliennya itu. “Belum ada upaya hukum lain,” terangnya.

Syamawi Darahim ketika dihubungi kemarin mengaku masih di Jakarta. Ia dan istrinya baru pulang dari umrah. Keduanya mengaku sudah mengetahui putusan MA itu. “Kito orang kecik, apo dayo. Tuhan yang tahu, mano yang benar dan mano yang salah. Tuhan Mahaadil,” kata istrinya.

Hanya saja, Syamawi mengaku belum menerima salinan putusan kasasi itu. Dia juga belum memikirkan langkah hukum lain untuk menindaklanjuti putusan itu.

Kasi Penkum Kejati Jambi Andi Ashari mengatakan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut. Eksekusi, kata dia, segera dilakukan.

Syamawi Darahim, kadis Budpar tahun 2005, divonis bebas hakim PN Jambi pada 22 Maret 2007. Dia dinyatakan tak bersalah dalam kasus korupsi senilai Rp 5,8 miliar itu. Sedangkan bawahannya, Aken Purba, divonis tiga tahun penjara.

Atas vonis itu, jaksa banding. Jaksa menilai, Syamawi turut bersalah atas raibnya miliaran dana APBD yang dianggarkan untuk proyek water boom itu. Dua kali dana itu dianggarkan dari APBD, yakni pada 2005 sebesar Rp 21 miliar dan 2006 sebesar Rp 6,5 miliar. Awalnya, proyek itu di-set menelan dana Rp 120 miliar.
SUMBER: http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=News&file=article&sid=11272

tikus
@DMIN BERKATA:
1. JANGAN COBA-COBA KORUPSI DI JAMBI; Pantas saja dunia pendidikan dan Kebudayaan di Jambi mati kering. Dunia Pesantren, Sastra, Tari, Kuda Lumping dan lain-lain.. termarginalkan jauh dibibir jurang kepunahan (dipunahkan?).

2. JANGAN MENEBUS DOSA KE BAITULLAH; Korupsi termasuk dosa besar (kabaair min qath’u ra’iyah) yang merupakan dosa horizontal Pejabat Korup kepada Rakyat Jambi. maka dosa adamiyyah ini tidak akan luntur sebelum: meminta maaf dan menebus semua tindak Korupsinya!

3. ALHAMDULILLAH. @dmin berterima kasih kepada POLDA dan Kejati Jambi. GANYANG KORUPTOR DI JAMBI. Jangan takut membersihkan sampah-sampah masyarakat seperti Koruptor itu!! Allah SWT Bless all of you.

Standar

5 thoughts on “Koruptor Jambi; Hukuman Apa Gerangan yang Layak?

  1. joe berkata:

    dengan tegas saya katakan, koruptor yang ada di jambi harus diseret ke penjara, karena koruptor adalah tikus yang lamban laun bakal menganhancurkan tatanan kehidupan di bidang apapun..karena korupsi, kekayaan daerah tak terdistribusi secara merata, karena korupsi, masyarakat miskin terlantarkan, dan karena korupsi Jambi tak maju-maju..sekali lagi..lembaga pengadilan dituntut ketegasaanya sebagai panjang tangan rakyat jambi, kalau tidak kepada hukum, kepada siapa lagi..karena kenyataan menunjukkan Korupsi terus merajelela karena hukum tidak berjalana..

  2. Sugeng Riyadi, SE berkata:

    ck..ck..ck.. MasyaAlloh bangets memang. Untungnya mas David ndak punya lasykar kayak FPI, kalo iya waah yakin daku kalo jahanam-jahanam itu akan diganyang tanpa ampun lagi… Namun mas David, dari pelatihan pencak silatku selama bertahun-tahun. Terkadang sikap “nrimo” dan “tenang-tenang saja” merupakan sikap yang paling arif guna menghaqqul yaqinkan siapa-siapa saja yang benar-benar busuk guna kemudian melakukan advokasi dan resistensi serta perlawanan sesuai wewenang dan batasan yang wajar. Tentu, kedzaliman tidak boleh diselesaikan dengan kedzaliman yang membabibuta, bukan?😀

    Salam Satu Hati Mas David..

  3. David berkata:

    PERADILAN INDONESIA: PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap Rp.5,4 jt. (menggunakan uang klaim asuransi milik konsumen) di Polda Jateng
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Maka benarlah statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK). Ini adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen Indonesia yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Masalahnya, masyarakat Indonesia lebih memilih “nrimo” menghadapi kenyataan peradilan seperti ini. Sikap inilah yang membuat para oknum ‘hakim bejat’ Indonesia memanfaatkan kesempatan memperkosa hukum negara ini.
    Sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung??

    David
    HP. (0274)9345675

  4. Siti Maymunah berkata:

    Saya punya alternatif solutif:
    1. Gimana kalo mikul lum ato sawit keliling Rimbo dari somel trus unit 7 terus muter ke unit 6, unit 1 trus muter unit 11 dan lewat unit 8 kembali ke somel.

    2. Ditelanjangi. Di ikat di depan Indosell samping Polsek Rimbo.

    3. ngisin-ngisini.😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s