Tak Berkategori

Gerakan ZISWAQ dan Revivalisasi Ekonomi Partisipatif


Oleh: Sugeng Riyadi Syamsudien, SE

Pendahuluan
Diskursus seputar partisipasi rakyat dalam kontruksi ekonomi negara adalah term yang senantiasa populer di dalam perhelatan madzhab kenegaraan. Peran serta rakyat di dalam pembangunan ekonomi suatu negara, digunakan oleh banyak kalangan sebagai suatu parameter untuk menakar keberhasilan negara di dalam sistem ekonominya. Dus, berangkat dari premis di atas maka terbentuklah aksioma mengenai relasi inheren dan kongruen antara partisipasi masyarakat dalam ekonomi negara dengan kemakmuran negara itu sendiri.
Terdapat beberapa term yang penting untuk diungkap guna merabuki partisipasi rakyat marginal dalam tata rumah tangga ekonomi Indonesia. Pertama; term tata nilai dan paradigma sistem ekonomi yang diterapkan. Kedua; bidang stimulasi ekonomi praksis kerakyatan dan, yang ketiga; goodwill dari pemerintah. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana membangkitkan basis-basis potensi yang selama ini dibiarkan mengendap di masyarakat.

Peranan Rakyat dan Paradigma Sistem Ekonomi Negara
Desain sistem sosialisme dan kapitalisme sempat digunakan sebagai bentuk inisiatif model ekonomi negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Galibnya adalah guna melibatkan rakyat dalam ekonomi negara. Dua sistem ini lebih merupakan dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ide tentang bagaimana memakmurkan ekonomi warga negaranya. Dalam perjalanannya, kedua madzhab ekonomi ini pun mengalami perbenturan hebat. Ekses bipolarisasi pemikiran ekonomi ini bahkan kemudian jauh melintasi koridor-koridor demarkasi geo-politik, geo-budaya dan geografis negara penganutnya. Jargon partisipasi rakyat pemodal (laissez faire, laissez aller) maupun janji atas kemakmuran baru (perestroika) justru pada akhirnya mengembalikan rakyat jelata sebagai bagian marginal dan sebatas obyek dari ide kemakmuran negara.
Sistem ekonomi Indonesia sendiri pasca proklamasi kemerdekaan 1945 telah menguji daya aplikasi kedua model ekonomi di atas. Kedua model tersebut secara frontal kemudian harus berjibaku vis a vis dengan watak sosial-budaya Indonesia yang pluralistik. Bila sistem sosialis pada dekade 1959-1566 M harus tumbang karena gagal beradaptasi dengan standar moral adicita Pancasila dan pluralisme bangsa. Maka berbeda dengan ending sistem kapitalisme (1966-1998), yang ternyata juga rapuh dan kemudian harus ambruk seiring gelombang krisis moneter dunia pada dekade jelang millenium ke-II dan krisis keuangan dunia jilid dua pada akhir tahun 2008.
Sistem kapitalistik yang terlalu mengandalkan lembaga penjamin keuangan, diduga banyak pihak sebagai pemicu naiknya stimulasi kredit adiktif pada lembaga keuangan dunia. Resep likuiditas Bank Dunia cum Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengguyur likuiditas perbankan nasional, justru menimbulkan efek domino pada krisis multidimensi. Korupsi berjamaah dana BLBI serta anjloknya daya tukar rupiah memicu multikonflik; rangkaian demontrasi atas langkanya sembako, kerusuhan horizontal antar faksi di masyarakat, PHK masif pada sejumlah industri yang menyebabkan merajalelanya pengangguran dan lain-lain. Sementara paradoks yang terlihat justru pada elit birokrasi, kran reformasi yang terbuka justru menjadikan multi-derita rakyat sebagai komoditas perebutan kekuasaan.
Sistem ekonomi pertumbuhan yang digagas pada era orde baru yang digagas oleh para ekonom alumnus Berkeley California menggiring haluan ekonomi pada semangat kapitalistik. Hegemoni pemodal di bawah jaminan perbankan yang berbasis tingkat suku bunga seolah mengaburkan adicita awal pendirian sistem ekonomi bangsa yang merujuk pada falsafah Pancasila. Di tengah deraan krisis moneter dan euforia reformasi ini hanya usaha mikro rakyat berbasis mikrolah yang terlihat masih tegar berdiri.

Reverto Ekonomi Pancasila; Membumikan Ekonomi Islami
Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-1966) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966-1998)dinilai terlalu kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan modern yang keropos karena berdiri di atas credit centris. Hutang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak menguatkan, tetapi justru sebaliknya melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi berbasis kerakyatan yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.
Para founding father Indonesia sendiri sadar betul akan premis di atas. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi ijma’ penerapan ideologi ekonomi kerakyatan Pancasila di Indonesia. Nilai-nilai trasedental, humanisme, integritas, inklusivitas dan keadilan merupakan konsep negara di dalam memakmurkan perikehidupan rakyatnya. Permasalahan yang kemudian timbul pada tiga dekade terakhir adalah bila ternyata prototip values of nation tersebut semakin kabur tergerus oleh mainstream ideologi kapitalisasi ekonomi global. Resesi demi resesi yang dialami oleh seluruh negara di dunia kemudian memaksa banyak kalangan untuk merumuskan kembali model relasi ekonomi ideal antara negara dengan rakyatnya.
Sementara itu secara internal Indonesia, wabah korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menambah komplikatifnya problem kemakmuran bangsa. Paradoks pun kemudian terlihat jelas antara ide kemakmuran ternyata masih jauh dari cita yang digadang-gadangkan semula. Spirit nilai ekonomi Pancasila nan adiluhung yang dijalankan secara inkonsisten berangsur memalingkan haluan ekonomi bangsa ke arah kapitalisasi negara. Dari beberapa pergulatan ideologi sebagai ekses-ekses tersebut di atas, semakin menyadarkan rakyat Indonesia bahwa partisipasi masyarakat dalam ekonomi adalah kunci kemakmuran suatu negara. Singkretisme nilai ekonomi Pancasila dengan nilai ekonomi Islam kemudian dipandang oleh ekonom dan akademisi sebagai jalan baru guna memposisikan masyarakat sebagai partisipan dalam kegiatan ekonomi negara.
Caranya adalah dengan melakukan reverto terhadap ekonomi kerakyatan dan kemudian membangun sistem ekonomi tersebut dari dalam masyarakat itu sendiri, dan bukan bantuan dari luar seperti yang selama ini ada. Krisis yang berulangkali melanda negara Indonesia, semakin memberikan kesadaran tentang urgensitas masyarakat basis sebagai partisipan utama dalam geliat ekonomi negara. Rakyat tidak dapat lagi dijadikan objek belas kasihan, tetapi harus diberdayakan sebagai mesin ekonomi yang utama, berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian .
Pada saat ini mulai mengemuka ide-ide anak bangsa untuk mencari jalan baru bagi sistem rumah tangga ekonomi Indonesia. Pelacakan terhadap nilai Pancasila pun dilakukan sembari menakar model-model ideal lainnya sebagai suplemen ekonomi Pancasila. Di ujung tanduk resesi inilah ekonomi Islam kemudian muncul menjadi ruh bagi ekonomi Pancasila.
Pertanyaan mengapa harus Ekonomi Islam yang dijadikan ruh di dalam ekonomi kerakyatan Pancasila? Banyak pihak yang melekatkan mainstream kotemporer ini dengan strerotip SARA. Dus, jauh dari nilai-nilai multikulturalisme dan universalitas. Stigma ini sebenarnya merupakan kesalahan tersendiri bagi orator agama Islam yang secara ekslusif memperkenalkan Islam tak lebih dalam lingkup ibadah an sich. Padahal ini jauh dari misi Islam yang sebenarnya mengandung nilai-nilai universal, seperti; etika, ekonomi, politik dan bidang empiris lainnya.
Ekonomi Islam sendiri berdiri di atas prinsip-prinsip adiluhung, yaitu: pertama, aktivitas ekonomi harus riil, serta harus ada underlying assetnya. Kedua, bahwa resources itu tidak boleh idle, atau pelarangan kepemilikan yang tidak terbatas. Ketiga, bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, melainkan hanya sebagai alat tukar saja. Keempat, adanya larangan tentang riba . Kelebihan yang dimiliki dalam implementasi Ekonomi Islam ini bagi umat Islam adalah pada pendekatan dual rewardnya. Bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya membahas untung-rugi semata (duniawi), namun lebih jauh dari itu adanya juga konsep dosa-pahala bagi pelakunya (ukhrawi). Aspek ibadah yang digunakan sebagai motivasi bekerja, diyakini berpotensi guna menggiatkan geliat masyarakat di bidang ekonomi. Pertimbangan ini dipandang mujarab dengan memandang dominasi umat Islam di negara Indonesia. Efek-efek psikologis trasendental ini yang menjadi ruang kosong di dalam hukum ekonomi Pancasila dewasa ini. Hal ini memudahkan infiltrasi semangat kanibalisme model kapitalis untuk tumbuh subur di Indonesia. Namun demikian, dengan akslerasi payung hukum di seputar Ekonomi Islam, setidaknya masih memberikan kesempatan bagi upaya rekonstruksi dan revivalisasi ekonomi Indonesia dengan rakyat sebagai subyek utama.

Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAQ); Suatu Swadaya Kemakmuran
Diakui maupun tidak, kebanyakan negara yang didominasi oleh umat Islam senantiasa dipetakan sebagai kawasan dunia ketiga. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat ajaran Islam tentang berbagi pada sesama, hal ini dibuktikan dengan perintah ibadah mahdhah (trasedental) yang senantiasa bersanding dengan perintah berderma (sosio-ekonomi). Artinya adalah bahwa sifat altruistik merupakan perintah integral samawi yang menyempurnakan keabsahan ibadah-ibadah trasedental.
Pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk menakar daya revival ekonomi rakyat Indonesia. Sebagai kerja besar yang membutuhkan ketepatan sistemik, memberdayakan ekonomi rakyat seharuslah berdasarkan segmentasi rakyat itu sendiri. Agama misalnya, selayaknya dipandang sebagai instrument strategis untuk membangkitkan daya kerja dan tingkat ekonomi masyarakat. Hal ini tentu logis dengan mengingat jumlah penganut agama Islam yang prosentasenya mencapai 85 % dari total umat beragama di Indonesia. Dominasi umat Islam di Indonesia sungguh merupakan potensi ekonomi yang sebenarnya lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan ekonomi negara yang selama ini terlalu tergantung pada hutang luar negeri dan bisnis derivatif para pemodal.

Penulis adalah mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Saat ini aktif sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Standar

2 thoughts on “Gerakan ZISWAQ dan Revivalisasi Ekonomi Partisipatif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s